Ketua GP Ansor Mamuju dan Mateng Akan Konsultasi Langsung ke Ketua Umum di Jakarta

MAMUJU – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Mamuju dan Mamuju Tengah (Mateng) rencana akan mendatangi kantor PP GP Ansor di Jakarta. Langkah itu mereka ambil karena menganggap Pimpinan Wilayah dan Korwil GP. Ansor Sulbar penyebab terjadinya perpecahan di tubuh GP. Ansor Mamuju dan Mamuju Tengah. 

"Kami akan melayangkan surat mosi tidak percaya dan menghadap langsung ke Gus Ketum, Sahabat H. Yaqut Cholil Coumas mengenai kisruh yang terjadi di tubuh GP Ansor di Mamuju dan Mamuju Tengah," ujar ketua GP. Ansor Mamuju Tengah periode 2018-2022, Hikmawan Idrus, saat menggelar jumpa pers mosi tidak percaya terhadap Ketua PW dan Korwil GP. Ansor Sulbar, di salah satu warung kopi di Mamuju, Ahad, (10/11/2022). 

Hikmawan melakukan langkah tersebut, karena diduga pemilihan penunjukan carateker PC GP Ansor di dua kabupaten menyalahi dan sepihak, tidak membangun komunikasi yang baik kepada ketua-ketua PC. Yang akan di caratekerkan.

Bahkan menurut Hikmawan, yang lebih pantas di caratekerkan itu Ketua Wilayah GP. Ansor Sulbar karena di kepengurusannya lah banyak Maslah terjadi. Selain itu beberapa pengurus Wilayah fakum dan tidak di ketahui siapa-siapa anggota kepengurusannya.

"Kalau PC. GP. Ansor Mamuju Tengah dan Mamuju di caratekerkan seharusnya yang lebih dahulu di caraktecerkan itu, PW. GP. Ansor Sulbar. Kalau PW. GP. Ansor Sulbar di Perpanjang periode karena pandemi Covid-19. Seharusnya, PC Mamuju Tengah dan Mamuju juga di perpanjang dong. Nah ini yang ketua PW. GP Ansor Sulbar tidak lakukan," ujarnya

Selain itu lanjut Hikmawan Idrus, konfercab PC. GP. Ansor Mamuju Tengah yang dilaksanakan tim Carateker itu, sepihak dan tidak melalui mekanisme persidangan. Korwil dan ketua wilayah GP. Ansor Sulbar, menunjuk ketua PC. GP. Ansor Mamuju Tengah dan menurut Hikmawan itu pelanggaran, karena tidak memenuhi unsur syarat sebagai ketua PC. GP. Ansor. 

"Penetapan ketua cabang itu, sudah diatur dalam PDPRT GP. Ansor. Harus dari unsur kader, pernah menjadi pengurus anak cabang selama sekurang-kurangnya 3 tahun, dan sudah mengikuti pendidikan kaderisasi lanjut yaitu PKL atau Susbalan" jelasnya

Hikmawan menilai, ketua PC. Yang ditunjuk oleh ketua PW. GP. Ansor, Sudirman Az dan Korwil GP. Ansor, H. Amran Hb, tidak memenuhi unsur tersebut.

Pihaknya pun menyayangkan sikap ketua dan koordinator wilayah GP Ansor Sulbar yang terkesan memaksakan penetapan ketua PC. GP. Ansor Mamuju Tengah sahabat Erwin Haryadi.

“Surat Keputusan (SK) tim Carateker itu, kepengurusan  saya disitu berakhir pada Desember 2019, sementara SK yang kami pegang ini, berakhirnya pada Mei 2022. Artinya, kami hanya lewat kurang lebih 4 bulan. Kenapa tidak diberi kesempatan melaksanakan konferensi cabang,” sambungnya.

Hikmawan menyebut proses penetapan carteker PC GP Ansor Mateng Dan ketua terpilih itu, dilakukan secara diam-diam.

Untuk itu, dirinya mengaku akan  bersurat dalam dekat ini, ke Pengurus Pusat GP Ansor terkait polemik tersebut.

Sementara Ketua PC GP Ansor Mamuju Periode 2020-2024, M. Nasir menyatakan, pengurus wilayah telah melakukan kesalahan dengan melaksanakan konferensi cabang sebanyak dua kali dalam satu periode kepengurusan.

Sebelumnya, pada 29 November 2019 di Desa Kalonding, PC GP Ansor Mamuju sudah melaksanakan konferensi cabang untuk memilih pengurus periode 2019-2024.

“Waktu itu hadir Wakil Sekretaris GP Ansor Pusat, Mas’ud Saleh, Korwil GP Ansor Sulbar, Amran HB, dan ketua Tanfidziah NU Sulbar, KH. Adnan Nota," ucap Nasir.

Namun, pengurus terpilih pada saat itu tak kunjung diberikan surat keputusan. 

Hingga pada 2022, secara sepihak, kata Nasir, pengurus wilayah menunjuk karteker ketua PC GP Ansor Mamuju untuk melaksanakan konferensi cabang.    

Nasir mengaku sudah berupaya menempuh jalur mediasi, tapi pengurus wilayah justru menghindar.

Lanjut Nasir, menyinggu mengenai pelanggaran fatal yang dilakukan oleh ketua PW GP. Ansor Sulbar yang di mana ia memberhentikan atau memecat kader Kasatkorcab Banser Mamuju. Padahal menurut Nasir mekanisme pemberhentian kader yang diatur dalam PDPRT itu kewenangan cabang itupun pemberhentian sementara dan harus melalui mekanisme yang sudah diatur.

Read More

Demisioner GP Ansor Mamuju, Kaget Dengan Adanya SK Tim Carateker GP Ansor Mamuju

MAMUJU- Ketua Demisoner GP Ansor Mamuju Periode 2015-2019, Muh. Zahrir kaget saat mendengar Surat Keputusan (SK) tim Carateker GP Ansor Mamuju tahun 2022. 

 Menurutnya, SK tim carateker GP Ansor Mamuju itu tidak perlu harus ada, karena menurut Zahrir ketua terpilih konfrensi cabang (Korfercab) GP Ansor Mamuju itu sudah ada dan sah. 

Lanjut Zahrir, konfercab pada tanggal 30 November 2019 itu, dihadiri pimpinan pusat, sahabat Amran Hb, Mas’ud Shaleh, Kasatkorwil Banser Sulbar, M. Anshar Tahir dan sahabat-sahabat Ansor Banser se Sulbar saat itu. 

“Selain itu orang tua kita ketua Tanfidziah PWNU Sulbar, KH. Adnan Nota juga turut hadir dan mengetahui itu. Yang perlu Ketua PW GP Ansor Sulbar, dalam hal ini sahabat Sudirman, Az perhatikan adalah menurunkan SK ketua terpilih konfercab itu. Kan hingga saat ini belum ada. Bukan malah SK tim Carateker yang turun. Ketua Wilyah GP Ansor Sulbar, ini dong yang dia harus kerja. diakan sudah mendapat kepercayaan dari PP GP Ansor, kok tidak becus ngurusnya. Kan itu sudah jelas yang terpilih, yaitu, sahabat Nasir dan kader-kader GP Ansor Mamuju baik yang ikut bertarung saat itu, juga sudah mengakui dan legowo bahwa sahabat Nasir sebagai ketua GP. Ansor Mamuju. Itu yang harus PW GP Ansor Sulbar perhatikan. Jangan macam-macam lagi, dengan menurunkan SK Carateker baru, itu bisa memicu konflik di sahabat-sahabat GP Ansor Banser Mamuju,” ujar ketua demisioner GP Ansor Mamuju, Muh. Sahrir, di Mamuju, Senin, (21/11/2022)

Lanjut pimpinan ponpes LP Ma’arif Kalonding ini sampaikan, seharusnya yang perlu di carateker itu, PW GP Ansor Sulbar, karena telah kadaluarsa dan belum melaksanakan konferensi wilayah. Menurut dia, SK PW GP Ansor Sulbar itu sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. 

“Kalaupun ia perpanjang dan bermohon kepada Gus Yaqut Cholil Coumas untuk di perpanjang SKnya, maka Cabangpun harus di perpanjang dong. Artinya Ketua PW GP Ansor Sulbar tidak membagun komunikasi yang baik kepada cabang-cabang di Sulbar khsusnya GP Ansor Mamuju,” jelasnya.

Read More

Jelang Tiga Tahun, Ketua Terpilih PC GP Ansor Mamuju Belum Mendapat SK

MAMUJU- Konfrensi Cabang GP Ansor yang dilaksanakan di Ponpes LP Ma’arif Kalonding, Kecamatan Samapaga, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 30 November 2019 hingga saat ini masih belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP. GP Ansor). 

Hal itu diungkapkan Ketua terpilih Konfrensi Cabang (Konfercab) PC GP Ansor Ustadz Nasir, bahwa ia menyayangkan Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sulbar yang sampai saat ini belum mengusulkan hasil konfercab GP Ansor 2019 di Kalonding kepada PP GP Ansor di Jakarta.

“Saya inikan ketua terpilih dan dipilih oleh lima PAC dari tujuh PAC GP Ansor Mamuju yaitu, PAC Papalang, Sampaga, Tommo, Mamuju dan Tapalang Barat dan rival saya pada saat itu sahabat Muh. Iksan Hidayah dan Ashari Rauf. Mereka berdua juga telah menerima dan siap bekerja bergerak bersama bersatu mengabdi di GP Ansor dan Banser Mamuju. Namun kalau saya tidak di akui, ya tidak apa-apa yang penting di komunikasikan dengan baik. Baik itu kepada saya, kepada Demisioner Ketua, Kiai Zahrir dan sahabat Ansor Banser.

Kita ini tampa jabatanpun kami tetap ber Ansor dan Ber banser. Sebab Ansor Banser itu sudah mendarah daging di dalam diri kami,” ujar Ustadz Nasir yang juga pimpinan pondok pesantren Darur Abrar Toabo Kecamatan Papalang di Mamuju pada Senin, (21/11/2022). 

Lanjut Nasir, ia menyayangkan sikap PW GP Ansor Sulbar, yang tidak mengakomodir menurunkan Surat Keputusan (SK) dirinya. Padahal saat itu, lanjutnya, petinggi GP Ansor baik itu perwakilan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulbar hadir pada pembukaan Konfrensi cabang saat itu. 

“Jangan karena ada kepentingan pribadi, ambisi merebut ketua GP Ansor Mamuju sehingga konfresi cabang yang telah dilaksanakan tidak diakui. 

Kita Feer dong inikan organisasi kita bersama tidak ada yang boleh dominasi. Sama-sama kita mengabdi mendapat ridho dari Allah SWT dan berkah para ulama,” ujarnya

Nasir menyayangkan, adanya SK tim carateker GP Ansor Mamuju tahun 2022 yang sama sekali sebuah keputusan yang dipandang keliru, karena tidak berasaskan semangant rekonsiliasi sesama kader ansor banser di Mamuju. (*)

Read More

Buka Jambore PKK Tingkat Kabupaten, Amin Jasa Sampaikan Hal Ini

.-Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah resmi digelar, Jum’at (26/8/2022).

Jambore yang berlangsung di kawasan tugu Benteng Kayu Mangiwang tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mateng, H. Muh. Amin Jasa.

Ketua Panitia Jambore, Hj. Asmira Djamal mengatakan, tujuan jambore PKK Kabupaten Mamuju Tengah merupakan wadah untuk memupuk rasa kebersamaan antara anggota dan kader, mempererat hubungan silaturahmi guna menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kreativitas para kader dan anggota PKK.

Jambore PKK Kabupaten Mamuju Tengah yang berlangsung hingga tanggal 28 Agustus ini, diikuti 30 desa dari 54 desa serta 4 Kecamatan dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Sementara Wakil ketua TP PKK Mateng, Hj. Hartati Amin Jasa menuturkan, kegiatan Jambore ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan PKK, ini adalah tempat perkumpulan kaum ibu-ibu yang memiliki berbagai kegiatan positif.

“Salah satunya adalah seperti yang sekarang ini kita laksanakan, yaitu Jambore PKK. Jambore PKK menjadi kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap tahunnya,” kata Hartati.

Dengan adanya Jambore ini lanjutnya, memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan motivasi segenap tim dan jajaran PKK serta OPD yang terkait, dapat memberikan penghargaan kepada jajaran tim penggerak PKK kabupaten yang berprestasi dan kinerja yang baik selama ini. Dan sebagai bahan evaluasi atas kekurangan dan kelebihan yang kita miliki dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, baik di tingkat kabupaten tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.

Selain itu kata Hartati, juga mempunyai peran sebagai motivator, fasilitator perencana pelaksana pengendali dan penggerak, baik itu di keluarga maupun di masyarakat pada umumnya.

Namun kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan, dari keluarga yang sejahtera akan melahirkan tatanan kehidupan yang tentram damai sehingga dapat menjadi barometer dalam pembangunan

“Saya berharap kepada seluruh kader dan anggota tim penggerak PKK yang hadir pada Jambore kali ini, agar Kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader yang handal dan mempunyai keterampilan dan kreativitas yang tinggi setelah pelaksanaan kegiatan ini,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Muh. Amin Jasa saat membuka secara resmi Jambore PKK tingkat Kabupaten Mamuju Tengah.

Amin Jasa berharap kepada para camat dan desa agar dapat mempersiapkan kader-kader PKK yang ada di kecamatan dan di desa masing-masing, untuk mengikuti jambore yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Mengapa? karena PKK adalah mitra pemerintah, dimana PKK ini sangat besar peranannya dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Menurutnya, jambore PKK ini dilaksanakan bukan hanya untuk datang beramai-ramai bertemu dan bersilaturahmi, tetapi lebih dari itu untuk merumuskan sebuah program PKK yang nantinya bisa dilaksanakan di desa dan kecamatan masing-masing.

“Kita berharap TP PKK Kabupaten Mamuju Tengah mampu menyusun sebuah program yang akan dilaksanakan di tiap-tiap desa dan Kecamatan setelah nantinya kembali ke desa dan Kecamatan kita masing-masing,” pesannya.

Lanjutnya, hal yang paling mendasar yang perlu perhatikan adalah masalah stunting. Stunting adalah program nasional yang harus kita atasi, masalah kemiskinan angka kemiskinan kita masih tinggi.

“Kita semua yang hadir di sini adalah punya niat yang sama untuk membangun daerah kita Kabupaten Tengah ini, melalui tugas dan tanggung jawab serta profesi kita masing-masing,” ungkapnya.

“Sekali lagi saya berharap agar kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan saling mengisi dengan berbagai pengalaman yang kita hadapi, yang kita alami di desa masing-masing, kita berbicara kita saling tukar pengalaman sehingga pengalaman yang ada di desa satu dapat diterapkan di desa lain, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mamuju Tengah yang lebih bagus ke depan,” kuncinya. 

Read More

CJH Asal Mamuju Tengah Diberangkatkan, Satu Diantaranya Berumur 20 Tahun

 

Sebanyak 74 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar dilepas Asisten Bidang Administrasi Umum, Bambang Suparni, Selasa (28/6/2022).

Dari 74 calon jemaah tersebut ada, satu yang masih berumur 20 tahun.

Secara simbolis, Asisten Bidang Administrasi Umum melepas calon jemaah itu dengan memberikan bendera.

Kegiatan itu berlangsung di Aula Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah.

Hadir dalam acara tersebut Kasubag TU Kemenag Mateng, H. Nuim H Muchtar, Kabag Kesra Setda Mateng, Rukman Amir, Kepala Seksi Haji dan Bimas Islam Kemenag Mateng, H. Bunawan Daimun, serta Unsur Pejabat Lingkup Kemenag Mamuju Tengah,

Kepala Seksi Haji dan Bimas Islam Kemenag Mateng, H. Bunawan Daimun, menyampaikan Calon Jemaah Haji kabupaten mamuju tengah sebanyak 74 orang, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 24 orang, perempuan 50 orang,

“Yang kita berangkat dari Mamuju Tengah sebanyak 53 orang menuju embarkasi makassar dengan menggunakan kendaraan mobil bus sebanyak 2 unit, sementara 21 orang sedang menunggu di asrama haji makassar,” tuturnya.

Kata dia, usia jemaah calon haji termuda adalah 20 tahun, atas nama Nurbaitil Haramiah sedangkan jemaah haji tertua berumur 61 tahun atas nama Ambon Ume.

“Jemaah haji asal Kabupaten Mamuju tengah tergabung dalam rombongan kloter 18,” ujarnya.

Saat ditemui Kabag Kesra Setda Mateng, Rukman Amir mengajak para calon haji untuk bersyukur, karena setelah 2 tahun ditunda, tahun ini jamaah calon haji Indonesia termasuk dari Kabupaten Mamuju Tengah dapat kembali diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Saya juga meminta agar calon jemaah haji mamuju tengah senantiasa menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan di antara para jemaah. Jagalah nama baik Indonesia, dan khususnya nama Kabupaten Mamuju Tengah. Karena pandemi belum berakhir, saya juga berpesan agar selalu menjaga protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia berpesan kepada calon jemaah haji agar meluruskan niat dalam beribadah haji, jaga kesehatan dan kekompakan, serta ikut arahan petugas dan taati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mateng, H. Bambang Suparni mewakili Bupati Mateng menyampaikan rasa bahagia karena tahun ini setelah 2 tahun pandemic covid-19 baru bisa lagi menyelenggarakan pemberangkatan haji.

“Mari perbaiki niat kita, nawaitu kita adalah untuk beribadah ditanah suci olehnya itu tinggalkan urusan yang ada dikampung kita, fokuslah untuk beribadah ditanah suci,” kata Bambang Suparni.

Ia juga mengucapkan selamat jalan dan selamat melaksanakan ibadah haji untuk menjadi tamu-tamu Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh para calon jemaah haji dalam menjalankan ibadah haji diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa menjalankan segala rukun fardu, yang wajib dan sunahnya.

Selain itu, Ia juga meminta kepada seluruh jemaah untuk mendo’akan Kabupaten Mamuju Tengah, Bupati beserta Wakil Bupati agar diberi kesehatan dalam memimpin kabupaten mamuju tengah sampai purna, beserta unsur pejabat yang ada lingkup kabupaten Mamuju Tengah.

Read More

Forum Anak Harus Menjadi Pelopor Sebagai Agen Perubahan

 

Forum Anak sebagai wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan diluar kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah. Selain itu, pembentukan Forum Anak merupakan salah satu indikator terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak seperti yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Forum Anak dapat dikategorikan sebagai pelopor dan pelapor.

Forum anak harus menjadi pelopor sebagai agen perubahan dengan memberikan contoh perilaku baik di lingkungan sekitar dan menjadi pelopor ketika menemukan kejadian menyimpang dengan speak up pada lembaga atau orang dipercaya agar upaya pencegahan bisa dilakukan secepatnya

Adv.

Read More

Forum Anak Mamuju Tengah

 

Forum Anak sebagai wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan diluar kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah. Selain itu, pembentukan Forum Anak merupakan salah satu indikator terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak seperti yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Forum Anak dapat dikategorikan sebagai pelopor dan pelapor.

Forum anak harus menjadi pelopor sebagai agen perubahan dengan memberikan contoh perilaku baik di lingkungan sekitar dan menjadi pelopor ketika menemukan kejadian menyimpang dengan speak up pada lembaga atau orang dipercaya agar upaya pencegahan bisa dilakukan secepatnya

Adv.

Read More

Hasil Supervisi Pelayanan Publik, Lukman Umar Sampaikan In

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Lukman Umar menyerahkan hasil supervisi pengawasan pelayanan publik tahun 2022.

Penyerahan hasil supervisi pelayanan publik berlangsung di aula kantor Bupati Mamuju Tengah, Jum’at. (24/6/2022).

Hasil supervisi tersebut diterima langsung Bupati Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni, disaksikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, H. Bambang Suparni, Kepala OPD beserta Unsur pejabat lingkup Pemkab Mateng.

Pada kesempatan itu, Lukman Umar menyampaikan, kegiatan hari ini supervisi pelayanan publik, sekaligus melakukan pendampingan atas apa yang telah diperoleh tahun kemarin. Tujuannya untuk melahirkan budaya pelayanan publik yang baik.

“Misalnya, ketika pimpinannya dimutasi atau bawahannya juga dimutasi, dimanapun berada dia akan melakukan hal yang sama, seperti standar layanan, pengolaan pengaduan, termasuk maladministrasi bisa diminimalisir ditempat tersebut,” kata Lukman Umar.

Kata Lukman, ini adalah kegiatan pencegahan dengan harapan bisa meminimalisir adanya pengaduan, dan kemudian masyarakat datang ke OPD itu dapat menikmati pelayanan disana, seperti keramahan, fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga masyarakat itu tidak banyak bertanya dan petugas juga sudah tau tupoksinya.

“Yang namanya budaya ini perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Dari peringkat 1 sampai 30 lanjutnya, yang masuk lima besar yaitu Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPTSPKUKM), Sekertariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Dinas PUPR.

“Mudah-mudahan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara yang dibawah tolong diperhatikan dan dibenahi,” pesanya.

Ditempat yang sama Bupati Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni, menyambut baik hasil supervisi dan berterimakasih kepada Ombudsman RI perwakilan Sulbar, karena dengan adanya supervisi ini maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Ombudsman, ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan kemudian akan kami jadikan dasar untuk terus berupaya memenuhi setiap komponen standar pelayanan publik,” kata Aras.

“Kami optimis, dengan melayani sepenuh hati, maka saya yakin Pemerintah Kabupaten Mateng  akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang kami berikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Lepas Kontingen Pesparawi, Askary : Jaga Nama Baik Daerah Dan Tampilkan Yang Terbaik

.-Sekda Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar, H. Askary Anwar melepas secara resmi Kontingen asal Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ke XIII Tingkat Nasional.

Pesparawi ke XIII akan digelar di Yogyakarta, pada 19-26 Juni 2022 mendatang, diikuti 45 orang asal Kabupaten Mamuju Tengah dengan kategori Paduan Suara Remaja.

Pelepasan kontingen Pesparawi asal Mamuju Tengah berlangsung di aula kantor Bupati Mamuju Tengah, Kamis (16/6/2022).

Hadir pada pelepasan tersebut, Staf ahli bupati, Para Asisten Setda Mateng, Ketua Tim Delegasi Kontingen, anggota DPRD Mateng, Markus Samperuru, Ketua LPPD, Pdt. Amstrom, Unsur Pejabat Lingkup Pemkab Mateng, serta Camat Topoyo.

Pada kesempatan itu, Askary menyampaikan, jaga kesehatan karena kesehatan adalah paling utama, perbaiki kondisi mental, tidak usah mengejar juara tapi, harus mampu menampilkan yang terbaik saat tampil.

“Kita berharap ada juara yang bisa kita dapat, tapi jangan berharap terlalu besar cukup saja berbuat yang terbaik untuk negara dan daerah kita ini,” kata Askary.

Askary berpesan, jaga nama baik daerah, utamanya Kabupaten Mamuju Tengah, karna kita semua berasal dari Mamuju Tengah, tentunya marwah citra Mamuju Tengah ada pada kita semua.

“Yang paling penting adalah memulai aktivitas kita mempersiapkan berniat untuk mengikuti ivent nasional ini, mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita niatkan dapat membuahkan hasil yang baik,” ujarnya.

Askary berharap, acara tersebut dapat berjalan sukses dan lancar. Sehingga para peserta dapat memberikan penampilan yang terbaik dan maksimal.

“Berangkatlah dengan semangat yang tinggi, tidak usah terbebani dengan hal-hal yang dapat mengganggu mental kita, dan mari kita berikan sumbangsih yang maksimal untuk Provinsi Sulbar khususnya Kabupaten Mamuju Tengah,” pesannya.

Read More

Buka Kegiatan Monev RAD KLA, Askary Sayangkan Semua OPD Tidak Diundang

Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, H. Askary Anwar membuka secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mamuju Tengah di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin (21/2/2022).

Askary menyebut, anak adalah hal yang sangat penting untuk disiapkan kebijakanya, kebutuhanya karena tidak ada program yang disuguhkan kabupaten layak bapak dan layak ibu yang ada Kabupaten Layak Anak.

Olehnya itu kata Askary, seharusnya semua OPD harus diundang karena program KLA adalah kewajiban bersama termasuk masyarakat sebagai stakehokdernya.

“Kita harus mampu mendorong peran aktif lembaga masyarakat, pemerintah, instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah, camat dan pemerintah desa untuk bersama-sama bersinergi menciptakan pengembangan Kabupaten Layak Anak,” kata Askary.

“Karena kenapa? Karena kita harus dari awal mempersiapkan Sumber Daya Manusi kita, membangun karakteristik masyarakat kita dan membangun negara kita mulai dari anak,” sambung Askary.

Kata Askary, kalau pengembangan SDM anak sekarang ini tidak maksimal, maka generasi kedepan akan jadi generasi yang tidak maksimal, tidak akan mampu berkontribusi terhadap pembangunan lebih-lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa.

“Untuk itu saya tekankan kalau kita mau kabupaten kita jadi Kabupaten Layak Anak, maka semua stakeholder itu harus bergerak. Baik pada tataran kebijakan, implementasi dan sebagainya,” ungkapnya (amr)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

Pentingnya Komitmen Seluruh OPD, Camat Dan Desa Untuk Mewujudkan KLA

Pengembangan Kabupaten/Kota sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 21 menyebutkan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan KLA, sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya melalui keterlibatan seluruh sektor pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris DPPKBPPPA Mateng, Hj. Nilmawiah pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA), bertempat di aula kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin. (21/2/2022).

Kata Hj. Nilmawiah, Kabupaten/Kota Layak anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka peran pemerintah dari seluruh OPD sampai dengan Kecamatan dan Desa dalam Gugus Tugas harus membangun komitmen bersama dan mendorong partisipasi masyarakat melaksanakan program pembangunan secara efektif, efisien, bersih dalam rangka mewujudkan KLA,” kata Hj. Nilmawiah.

Sementara itu, Sekdakab Mateng, H. Askary Anwar, mengatakan Kewajiban terhadap program KLA adalah kewajiban kita bersama termasuk masyarakat sebagai stakeholder, kita mampu mendorong peran aktif lembaga kemasyarakatan, masyarakat, pemerintah, instansi vertikal, camat dan pemerintah desa untuk dapat bersinergi untuk menciptakan pengembangan kota layak anak.

“Anak adalah hal yang sangat penting untuk kita harus siapkan, kebijakannya, kebutuhannya dan lain-lain sebagainya,” ujar Askary.

Jika pengembangan SDM anak tidak maksimal kata Askary, maka generasi kedepan akan menjadi generasi yang tidak maksimal, tidak akan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan, lebih-lebih berguna bagi masyarakat dan bangsa.

“Kita harus punya peran semua sektor, stakeholder, OPD, kalau kita ingin kabupaten kita menjadi sebuah kabupaten yang layak anak, maka kesemua stakeholder itu harus bergerak, baik pada tataran kebijakan, implementasi dan lainnya nanti akan diberikan evaluasi,” tegas Askary.

“Mari kita berkomitmen kuat dan memberikan kreativitas dan inovasi kerja kita untuk menciptakan pengembangan KLA di Mateng, tidak pada tatanan jargon-jargon ataupun kalimat-kalimat tertentu saja, kita harus aktif utamanya didesa,” imbuhnya.

Askary mengajak semua stakeholder mulai dari OPD kecamatan dan desa untuk menciptakan desa layak anak, kuatkan kolaborasi ditingkat desa, kuatkan sinergitas ditingkat desa, libatkan seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen yang ada di desa semua potensi harus dikerahkan untuk menjadikan desa layak anak. 

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Read More

BKPP Mateng Gelar Bimtek Sistem Manejemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mamuju Tengah, gelar Bimbingan Teknis (Bimtek), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Bimtek bertempat di aula Kantor Bupati Mateng, Rabu (16/2/2022) dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Bahri Hamzah dan dihadiri oleh Kepala BKPP Mateng, Ishaq Yunus, Kasubag Kepegawaian dan Operator lingkup Pemkab Mateng, dengan narasumber dari BKN Makassar.

Dalam sambutanya, Kepala BKPP Kabupaten Mateng, Ishaq Yunus mengatakan, ada tiga inti yang dicapai dari undang-undang ASN yakni Bagaimana menghadirkan ASN yang Profesional, Memiliki kompeten, yang ada hubungannya dengan SKT harus berkinerja, setiap individu ASN wajib memiliki aiutput outcome pada setiap tahunnya yang disusun pada sasaran kinerja pegawai.

“Sekarang dan beberapa bulan kedepan kita akan memproses periode kenaikan pangkat, kriteria persyaratannya adalah SKP yang menggunakan aturan baru. Untuk itu, ini sangat penting bagi teman-teman yang hadir pada hari ini untuk dapat memahami betul bagaimana menyusun SKP berdasarkan ketentuan peraturan yang terbaru, dengan tujuan memberikan bimbingan teknis bagaimana secara detail menyusun SKP masing-masing orang, jadi bukan perperangkat daerah,” kata Ishaq Yunus.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Bahri Hamzah menyampaikan dengan, adanya bimbingan teknis ini diharapkan seluruh komponen OPD dapat menerima informasi yang lengkap dan terorganisir sehingga sistem penilaian kinerja ANS dapat terimplementasi dengan baik.

“Mari maksimalkan waktu kita sehingga bisa bertukar pendapat dan hal yang belum kita ketahui bisa kita tanyakan langsung ke narasumber,” kata Bahri.

“Karena kedepan jika kita tidak serius dalam mengikuti bimbingan teknis ini kita akan kewalahan dan kita tidak dapat menyusun SKP secara baik bila kita tidak serius mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini,” ungkapnya. 

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh kominfo Mamuju Tengah

Read More